Salatiga (Komisi Yudisial) - Pengawasan hakim tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial (KY), sehingga diperlukan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat.
"Tugas pengawasan peradilan merupakan tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi peran serta masyarakat dan kalangan akademisi memiliki andil yang besar dalam hal ini," jelas Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah M. Farhan dalam diskusi publik yang bertemakan "Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan " di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, (Rabu, 29/11).
M. Farhan menjelaskan, pengawasan yang dilakukan KY berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
Pengawasan yang dijalankan oleh KY ialah pengawasan terhadap hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat pertama, meliputi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim pengadilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan militer.
Luasnya jangkauan pengawasan yang dijalankan oleh KY, lanjut Farhan, memiliki keterbatasan SDM yang dimiliki sehingga KY membentuk kantor-kantor Penghubung di ibu kota provinsi yang tersebar di Indonesia. Sampai saat ini KY memiliki 20 kantor penghubung, yang salah satunya ada di wilayah Jawa Tengah di Jalan Pamulasih No. 10, Semarang Barat, Kota Semarang.
"Selain melakukan pengawasan, KY juga memiliki kewenangan dalam melakukan advokasi terhadap hakim manakala ada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim," ujar Farhan.
Di akhir acara, Farhan mengajak kalangan akademisi dan seluruh masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya peradilan agar terwujud keadilan yang merepresentasikan harapan para pencari keadilan. (KY/Dewi/Festy)